GAMKI Desak KPK Tangkap Bupati Keerom

MELANESIATIMES.COM – Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa pemeriksaan Bupati Keerom Muhammad Markum sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Keerom. Pemeriksaan yang seharusnya digelar pada Rabu (29/1/2020) ditunda karena Markum sedang berada di luar daerah.

Memang benar ada jadwal pemeriksaan Bupati Keerom di Kejati Papua, dugaan korupsi dana bansos dan hibah. Namun [pemeriksaan itu] ditunda karena yang berada di luar daerah, ”kata Korlap Aksi

Dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Keerom itu masih dalam penyelidikan, sehingga belum ada tersangka dalam kasus itu. “Penyelidikan masih terus dilakukan dan belum meningkat ke penyidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Bacaan Lainnya

Hingga kini, sudah ada 15 saksi yang dimintai keterangan. pernyataan Kejati Papua akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Markum dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah itu. Namun hingga kini proses itu belum berjalan.

Kasus ini berawal dari Pemerintah dana hibah dan bantuan sosial Kabupaten Keerom pada tahun anggaran 2017. Laporan audit LKPD BPK RI tahun 2017 lalu mengungkapkan Kabupaten Keerom mengeluarkan dana hibah sebesar Rp57 miliar, namun yang dipertanggungjawabkan baru sekitar Rp35 miliar atau sekitar 61 persen.

Sedangkan dana bantuan sosial (bansos) dari Rp 23 miliar baru Rp7 miliar yang dipertanggungjawabkan. Indikasi kerugian negara dalam pencarian dana bantuan sosial dan hibah itu mencapai puluhan miliar rupiah.

Olehnya itu, kami dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi ( GAMKI ), melakukan aksi d depan gedung KPK RI,BPK RI dan Kementerian sosial, untuk mendesak kepada instansi terkait dengan dugaan korupsi Bupati Keerom, hingga sekarang belum ada kejelasaan.. dari hasil temuan BPK, bahwa memang pemerintah daerah keerom telah lalai dalam pengelolaan anggaran bantuan dana sosial itu. Sehingga merugikan negara dan masyarakar secara keseluruhan kabupaten Keerom. ” ujar irfan korlap aksi Gamki.