MELANESIANEWS.COM – Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Perkumpulaan Gerakan Aktivis Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat RRI, Jum’at, 20/11/20.
Adapun aksi tersebut dikordinatori oleh yongki selaku kordinator aksi. Dalam orasinya ia mempertanyakan nasib aset RRI berupa 15 menara, 7 genset, 11 pemancar, dan gedung pemancar Voice of Indonesia yang masih aktif siaran dalam 12 bahasa justru terbengkalai akibat dari pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Kompleks RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat, diperkirakan nilai keseluruhan aset di lahan itu bisa mencapai Rp 7 triliun.
“Bukan hanya soal aset RRI, perlawanan juga datang dari ratusan keluarga yang tinggal dan memanfaatkan lahan tersebut selama belasan tahun”.
Mengapa Dirut membiarkan itu tanpa upaya pergantian yang setara. Hingga hari ini, semua atas nama negara mengambil begitu saja tanpa pergantian, membiarkan peralatan RRI habis begitu saja.
Padahal terdapat 7 pemancar SW – 2 x 250 kw; dan MW 2 x 50 kw; 1 x 150 kw. 7 genset berkekuatan 1-2 megawat dgn nilai mencapai triliunan rupiah, tapi dibiarkan terbengkalai. Bahkan, penjarahan terjadi setelah pembangunan UIII dimulai.
Dirut RRI bertanggungjawab. Olehnya itu dengan tegas kami mendesak:
1. Dirut RRI Harus bertanggung jawab terhadapat 7 pemancar SW – 2 x 250 kw; dan MW 2 x 50 kw; 1 x 150 kw. 7 genset berkekuatan 1-2 megawat dengan nilai mencapai triliunan rupiah yang di dibiarkan terbengkalai begitu saja;
2. Jika Dirut RRI tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kami meminta untuk segra di pecat dari jabatanya.
3. Copot Dirut RRI M. Rohanudin dari jabatannya, karena telah melecehkan Dewas dan membuat banyak kebijakan secara sepihak tanpa dibicarakan dengan Dewas serta merugikan negara.
4. Dirut RRI yaitu M. Rohanudin suda harus bertanggung jawab atas aset RRI berupa 15 menara, 7 genset, 11 pemancar, dan gedung pemancar Voice of Indonesia yang masih aktif siaran dalam 12 bahasa justru terbengkalai. nilai keseluruhan aset lembaganya di lahan itu bisa mencapai Rp 7 triliun.
