MELANESIATIMES.COM – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Dalam proyek ini, Prabowo akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN.
Proyek ini merupakan proyek pengembangan lumbung pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, yang juga merupakan bagian dari cadangan logistik strategis pertahanan negara untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Proyek ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Food and Agriculture Organisation (FAO).
Penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor proyek ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai bahwa proyek ini akan lebih efektif jika dipimpin oleh Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi lebih terkait mengenai pertanian.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa proyek lumbung pangan ini bukan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Pertahanan. Sementara, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga menyesalkan penunjukan Prabowo ini karena proyek ini seharusnya tidak memberikan kepada Menteri yang tidak ada hubungannya tentang persoalan pangan.
Salah satu yang dinilai sebagai kejanggalannya adalah kebijakan Kemenhan yang membentuk suatu badan atau lembaga yang bernama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), yang berada langsung di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan RI.
Dilihat dari sudut pandang manajemen dan pertanggungjawaban penyelenggara negara, keberadaan sebuah perusahaan pangan di bawah Kemenhan patut dipertanyakan. Peran, fungsi, dan tugasnya yang mirip dengan beberapa perusahaan pangan BUMN rawan tumpang tindih. Isu akuntabilitas dan transparansi menjadi krusial karena PT Agrinas berada di bawah yayasan yang seharusnya bersifat non profit.
Terkait hal itu, Koordinator Aliansi Pemuda Bela Negara Indonesia (APBN Indonesia), Irfan Syah mengurai dan mendapatkan tiga persoalan :
Pertama, Perusahaan dan yayasan tersebut pastilah di isi oleh sahabat karib Prabowo Subianto. Maka, patut di curigai bahwa adanya potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek yang di kerjakan tersebut.
Kedua, perlu kita sama – sama memikirkan soal fungsi yayasan di Kemenhan tersebut, apa hubungannya yayasan pendidikan dan sosial mengerjakan proyek APBN yang sangat jauh dari tujuan berdirinya yayasan tersebut.
Ketiga, Yayasan dan perusahaan tersebut juga di isi oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.
“Hal ini sudah melanggar tugas dan fungsi DPR sebagaimana diatur dalam MD3,” ujar Irfan dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020)
Untuk itu lanjutnya, kami dari APBN Indonesia melihat keganjalan dari proyek tersebut dan kami mengajak Prabowo Subianto, “mari kita sama – sama bersihkan KKN dari Bumi Indonesia.” Dan memulai dari Internal Partai Gerindra dan Kemenhan.
Selain itu, kami dari APBN Indonesia mendesak :
Pertama, Prabowo Subianto Pecat Anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang Rangkap Jabatan di Perusahaan dan Yayasan.
Kedua, mendesak Presiden Jokowi ambil alih dan menunjuk Kementrian Koordinator Ekonomi atau Kementan untuk mengendalikan Proyek tersebut, Bukan Prabowo Subianto.
Ketiga, mendesak Jokowi untuk segera memerintahkan BUMN mengerjakan Proyek tersebut.
Terakhir Irfan menyebut bahwa, dalam
waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa didepan Istana Negara, Kemenhan dan BUMN demi menyelamatkan APBN RI. (Id)
