Tiga Rekomendasi Tim Kemanusiaan Terkait Pembunuhan Pendeta di Papua

MELANESIATIMES.COM – Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya mengumpulkan sejumlah temuan terkait pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa, Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020 lalu.

Bacaan Lainnya

Tim Kemanusiaan ini diketuai Haris Azhar dan beranggotakan beberapa tokoh agama, akademisi, serta aktivis kemanusiaan di Papua, telah mengumumkan hasil temuan mereka melalui siaran pers di Jayapura, Kamis (29/10).

Berdasarkan temuan dan sejumlah fakta, Tim Kemanusiaan mengeluarkan tiga rekomendasi, pertama: meminta Presiden Republik Indonesia memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan dan menghentikan operasi Militer di Intan Jaya.

Kedua: meminta Komnas HAM untuk segera melakukan Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran HAM (yang berat) di Hitadipa, dan ketiga: meminta kepada Gubernur Papua untuk membantu Pemerintah Daerah Intan Jaya melakukan pemulihan psikologi sosial ke masyarakat Hitadipa yang trauma.

Ketua Tim Independen Kemanusiaan Intan Jaya Haris Azhar, mengatakan berdasarkan temuan dan informasi yang dikumpulkan, pelaku pembunuhan Pendeta Yeremia mengerucut kepada oknum anggota TNI.

Oknum anggota TNI dimaksud diduga berinisial A, sebut Haris, bertugas di Koramil Persiapan Hitadipa, ketika itu ditemani satu anggota lainnya namun identitasnya belum didapatkan.

“Dua orang ini naik ke kandang babi dimana Pendeta Yeremia ditemukan meninggal tertembak. Dua anggota lainnya berjaga di pos, jadi sepertinya mereka membagi tugas,” katanya.

Haris menerangkan, laporan tim kemanusiaan langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo guna meminta kejelasan apakah banyaknya pasukan keamanan di Papua terkait dengan suatu kebijakan strategis dari Jakarta.

“Karena TNI yang ada di Papua bukan saja yang organik, tetapi juga non organik. Khusus untuk non organik, saya meyakini harus ada kaitan dengan suatu kebijakan strategis. Itu pertanggung jawaban di Panglima TNI dan tentu saja Presiden,” kata dia.

Di samping itu, lanjut dia, pihaknya ingin agar Presiden tahu bahwa ada kondisi warga sipil di Intan Jaya yang trauma dan ketakutan akibat keberadaan TNI sebagai alat negara secara berlebihan di sejumlah tempat.

Terkait rekomendasi ke Komnas HAM soal penyelidikan pelanggaran HAM berat, menurut Haris, suatu hal wajar mengingat ini bukan saja sebuah peristiwa dadakan atau secara personal anggota terkait indisipliner, maupun tindak pidana di luar tugas operasinya.

“Tetapi kami mendapati suatu rangkaian peristiwa ketika TNI merespon kejadian. Sebenarnya TNI sendiri anggotanya terbunuh dalam peristiwa saling tembak. Tetapi responnya justru ke masyarakat. Ada juga tuduhan ke masyarakat,” sebut dia.

Tim Kemanusiaan memotret serangkaian peristiwa pada 17 dan 19 September, serta menemukan fakta bahwa serangan (OPM) terhadap anggota TNI, terdapat respon balik yang justru dibebankan kepada warga sipil di Hitadipa.

“Kami menemukan, kenapa kok responnya justru ke warga sipil. Menuduh dan meminta warga sipil mencari pelaku penembakan terhadap anggota TNI pada 17 September,” kata Haris.

Sementara rekomendasi ke Gubernur Papua, kata dia, karena adanya kondisi yang sangat urgen sehingga dibutuhkan respon atau melakukan pemulihan sementara terhadap para warga yang mengungsi.

“Menurut saya, ini tidak bisa ditunda-tunda. Saya pikir wajar berbagai peran pusat dan daerah untuk merespon situasi ini,” jelas Haris.

Anggota Tim Kemanusiaan Intan Jaya Pdt. Dora Balubun mengatakan, akibat dari berbagai peristiwa kekerasan, sedikit demi sedikit masyarakat Distrik Hitadipa mengamankan diri keluar dari tempat tinggalnya. Puncaknya pada saat penembakan terhadap pendeta Yeremia.

“Sesaat setelah pendeta dikubur, pada sekitar pukul 11 siang 20 September 2020, masyarakat berbondong-bondong keluar ke hutan-hutan, ke sejumlah daerah lain daerah kabupaten tetangga,” katanya.

Pos terkait