Melanesiatimes.com – Aksi mahasiswa pada hari kamis 8 Oktober 2020 menolak Omnibuslaw RUU Ciptaker hampir serentak di penjuru tanah air menyisakan cerita beberapa aktivis mahasiswa/siswi, pelajar bahkan masyarakat umum ditahan oleh pihak Kepolisian karena aksi dianggap anarkis.
Aksi yang begitu masif membuat suasana hampir di seluruh kota besar ditanah air termasuk DKi Jakarta menjadi sedikit mencekam.
Dihubungi lewat teleponnya, pada Kamis 8/10/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute menjelaskan, peristiwa hari ini sangat memprihatinkan, begitu masivnya gerakan yang secara sporadis di tanah air ini atas penolakan undang-undang tersebut (Omnibuslaw RUU Ciptaker) rupanya banyak berjatuhan korban, baik mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, bahkan aparatnya sendiri selaku petugas pengamanan.
Saya prihatin anak bangsa diadu sesama anak bangsa dilapangan hanya satu kepentingan politik yang buat saya tak mendasar dan terlalu dipaksakan. Anggota Polri juga anak bangsa ini dan juga aset besar republik ini, jadi siapapun hari ini yang menjadi korban kekerasan, apapun itu statusnya tetaplah anak bangsa yang perlu kita bela. Kata Iskandar.
Banyak nya tindak kekerasan yang dilakukan aparat dilapangan terhadap para mahasiswa, pelajar, juga masyarakat umum harus dipertanggung jawabkan, begitu juga apabila ada pihak aparat yang menjadi korban, pelaku harus diberikan sanksi nya. “Saya miris melihat anak-anak bangsa ini diadu hanya sebuah kepentingan politik dagelan para elit bangsa ini.”
Elit-elit politik bangsa ini harus bertanggung jawab, jangan lepas tangan begitu aja, ini kan ulah mereka yang membuat gaduh, sehingga timbullah aksi ini.
Petugas keamanan yaitu POLRI dan juga TNI hanya sebagai pihak yang mengamankan, jadi cukup sudahi para elit berulah di negeri ini.
Sudah benar Parpol dibubarkan saja, tak elok juga anak-anak bangsa ini diadu hanya untuk kepentingan elit tak bertanggung jawab kata Iskandar.
Saya sedang mendata berapa korban atas peristiwa ini.
Korban bukan hanya dari pihak pendemo saja, tapi pihak keamanan juga kami data, bagaimana pun juga mereka sedang melakukan tugas. Dan besok Jumat 9/10/2020 kami sudah siapkan laporan kepada Komnas HAM atas peristiwa kekerasan-kekerasan yang dilakukan bukan hanya pihak aparat tapi juga pihak pendemo.
Negara ini punya pimpinan yaitu Presiden, beliaulah yang harus bertanggung jawab.
Apapun alasannya pemimpin harus lah bertanggung jawab, jangan lepas tangan begitu kata Iskandar menambahkan.
Saya berharap laporan saya hari ini kepada Komnas HAM terkait peristiwa ini segera ditindak lanjutkan.
Ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas korban-korban kekerasan yang terjasi selama peristiwa demontrasi ini?, Iskandar menjawab, ya presiden lah, bersama menterinya selaku pembantu yang memang ini wilayah nya.
Lalu siapa mereka ini?
Ya para elit politik yang dilahirkan dari parpol. Jadi jelas pelaku utamanya peristiwa ini ya para elit parpol dan harus kita sudahkan.
Sudah cukup rakyat menderita, rakyat tetap menjadi objek penderita atas ambisi para elit yang hari ini Iskandar mengajak seluruh partai supaya membubarkan partainya, jika masih keras gayanya , saya khawatir rakyat para mahasiwa/pelajar dan maskyarakat yang akan memaksa parpol-parpol untuk bubar, dan sadar diri memang parpol lah pembuat gaduh sesama anak bangsa selama ini.
Sudah benar kalau mereka segera ditiadakan, saya minta dukungannya dari segala pihak untuk bisa membantu anak-anak bangsa ini. Terkait laporan Komnas HAM, siapa yang dilaporkan?
Pertamasaya laporkan Presiden RI, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini,
Kenapa tidak elit parpol nya saja bang is (Iskandarsyah)?
Iskandarmenjawab, loh presiden ini khan produk parpol, jadinya pun lewat proses dukung mendukung Parpol, jadi presiden kita ini produk buatan Parpol, jadi sudah cukup beliau yang bertanggung jawab atas ini semua, karena buat saya tidak ada istilah prajurit goblok, yang ada jendral tolol, semua selalu dari atas sumbernya. kata Iskandar mengakhiri wawancaranya.
Tidak ada komentar