Melanesiatimes.com – Ditengah ramainya persiapan Pilkada serentak yang di restui pemerintah untuk tetap diselenggarakan, disatu sisi wabah covid 19 yang sampai hari ini semakin merajalela, ditambah persoalan-persoalan para penyelenggara Pilkada serentak 270 Kabupaten, kota dan provinsi yang sampai hari ini banyaknya kota kosong bermain melawan petahan, yang kebetulan para petahana banyak terindikasi kasus-kasus penyalahgunaan APBD daerah yang dipimpinnya.
Begitu juga dengan Kabupaten Raja Ampat yang sampai hari ini mengalami semua yang terjadi tadi.
Dari kasus APBD, perlawanan kotak kosong yang semakin kuat, adanya dugaan ASN gadungan yang di fasilitasi, (Karena ASN Gadungan ini adalah om dari incumbent), sampai dapat bantuan Bansos dari pemerintah pusat.
Ditemui di Jakarta Selasa 29/9/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandar memberikan tanggapannya, terkait persoalan tersebut.
Menurut nya peristiwa di kabupaten Raja Ampat Papua Barat adalah simbol perlawanan rakyat, sudah jelas rakyat sudah tidak mau dipimpin oleh incumbent lagi, tapi sekarang incumbent terus dipaksa-paksa.
Saya yakini bahwa pertarungan kota kosong melawan incumbent di kabupaten Raja Ampat akan dimenangkan oleh kotak kosong, maka dari sekaranglah masyarakat berhimpun menjadi satu kesatuan melawan incumben yang banyak masalahnya. Mulai dari penyalahgunaan wewenang jabatan, beliau bisa merampok APBD lewat beberapa proyek dan coba memanipulasi data ASN gadungan untuk om nya tersebut. Tutur Iskandar
Saya sangat yakin bahwa masyarakat Kabupaten Raja Ampat sudah cerdas dan bisa membandingkan mana pemimpin amanah dan mana pemimpin rampok. Tutur Iskandar
“Rakyat tak perlu diprovokasi lagi, mereka sudah sadar, mereka sadar akan keadaan yang semakin menindas hak-hak rakyat sepenuhnya.”
Terkait ASN palsu, apakah ada nantinya teguran dari pusat terkait itu semua?Kita berharap demoga semua cepat terealisasi kata Iskandar, surat resmi sudah saya tayangkan kepada pimpinan birokrat tertinggi di pusat, yaitu ke Kemenpan kepada pak Tjahyo Kumolo dan ke Kepala BKN RI bapak Bima Aria Wibisana, saya juga layangkan surat resmi kepada Mabes Polri terkait ada unsur pidana nya, nanti Mabes Polri pasti berkordinasi ke Mapolda Papua Barat untuk eksekusi orang ini dan siapa pemberi fasilitas ini semua.
Penyalahgunaan APBD juga menjadikan adik kandung incumbent menjadi tersangka Kajati Papua Barat atas proyek spiteng dengan kerugian negara senilai 7 Milyar rupiah.
“Ini harus dihentikan, dan saya yakin masyarakat kabupaten raja ampat paham siapa yang akan dipilih dan kayak memimpin di daerahnya.”
Jadi untuk kabupaten Raja Ampat dipastikan kotak kosong pemenangnya?Iskandar menjawab dengan tegas iya, selagi KPUD Kabupaten Raja Ampat tak punya opsi menghadirkan calon perlawanan, maka saya pastikan kotak kosong pemenangnya, dan kotak kosong adalah suara rakyat.
“Biarlah kotak kosong nanti yang akan mendaulat pemimpinnya.”
Dipastikan juga ada 2 Parpol pendukung incumbent yang akan menarik mandat dukungannya terhadap incumbent, pastinya dirasakan sangat berbahaya jika dukunga terus dilakukan ke incumbent. Tutur Iskandar, saat menutup wawancaranya.
