MELANESIATIMES.COM – Fadli Rumakefing, Ketua Korupsi Nasional Watch (KORONA WATCH), menyoroti hembusan kabar adanya kedekatan (hubungan khusus) Jaksa Agung dan Jaksa Pinangki dalam kasus Djoko Tjandra. Diataranya surat izin bepergian ke luar negeri yang di peroleh dari pimpinan di Kejangsaan Agung serta beberapa pertemuan yang dilakukan Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra selalu dilaporkan kepada Jaksa Agung. Diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dimana Pinangki mengungkapkan bahwa sempat melakukan video call dengan Baharuddin pasca Djoko Tjandra sepakat membayar USD100 untuk pengurusan fatwa.
Menurut Fadli, dari keterangan yang disampaikan Jaksa Pinangki dalam pemeriksaan tersebut serta beberapa bukti-bukti lainya yang di dapatkan oleh penegak hukum dalam kasus tersebut mengindikasikan melibatkan banyak orang yang harus di proses secara hukum sampai tuntas. “Harus ada formula baru untuk membongkar siapa saja dan jaringan apa saja yang terlibat dalam kasus buronan Djoko Tjandra.” Imbuh Fadli, Selasa (22/09/2020) malam.
Lanjut fadli, Jangan sampai kerja-kerja hukum yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri menjadi sia sia, artinya tidak menemukan hasil yang memuaskan. Olehnya itu, dalam kasus ini pentingnya semua perangkat negara turut andil dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ujarnya.
Dalam rangka dan upaya penegakan hukum yang jujur dan adil, maka keterangan-keterangan dan hembusan angin nama Jaksa Agung dalam kasus Djoko Tjandra tidak hanya diseriusi oleh penegak hukum, akan tetapi juga Presiden, Presiden harus turun tangan. Pungkas Fadli.
Terakhir, Fadli juga mendorong kepada Presiden untuk segera melakukan trobosan baru sebagai upaya dan solusi membantu penegak hukum dalam kasus Djoko Tjandra tersebut, Presiden harus segera PLT kan Kejangsaan Agung !” Tegas Fadli.
