Jelang Pilkada 2020, Bakal Calon Bupati di Kabupaten Raja Ampat Dinilai Cacat Hukum!!!

MELANESIATIMES.COM – Ramainya bacalon-bacalon bermasalah pada pilkada yang akan berkontes pada Desember 2020 yang akan datang banyak mengundang polemik di masyarakat, hampir rata-rata petahana bermasalah, melanggar protokol kesehatan, melakukan rakayasa-rekayasa guna melanggengkan jalannya berkontes kembali, bahkan masalah-masalah hukum yang banyak menanti para calon petahana.

Bacaan Lainnya

“Raja Ampat hari ini menjadi perhatian publik yang luar biasa.”

Ditemui di bilangan senayan Jakarta, kamis 17/9/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan peristiwa-peristiwa rekayasa pra Pilkada bantak terjadi dan menyita perhatian publik, seperti yang saya pantau terus beberapa hari ini, yaitu kabupaten Raja Ampat Papua Barat, karena disini memang banyak ketinpangan yang buat saya terlihat sekali rekayasa itu.

“Hari ini (Kamis,17/9/2020) saya akan melaporkan kembali kepada Jampidsus bapak Ali Mukartono untuk segera memerintahkan Kajati Papua Barat untuk segera memeriksa dan segera menetapkan status tersangka kepada bupati Raja Ampat Papua Barat, atas tuduhan melakukan penyelewengan anggaran APBD, Bansos, dana covid dan lain-lain, bukti sudah kita siapkan.”

Tak layak pilkada diisi oleh yang bgtuan kata Iskandar kepada media, wong rakyat raja ampat tidak mau manusia ini kok, tapi tetap dipaksakan oleh beberapa pihak, termasuk penyelenggara yaitu KPUD.

Bawaslu disana pun melempem kata Iskandar, ya karena memang sudah di setting sama incumbent mengamankan posisi dia maju kembali.

Tapi masalah hukum yang incumbent punya tak bisa ditutupi, masalah ini akan membatalkan manusia rampok ini memimpin daerah yang dianggap sebagai wilayah destinasi wisata dunia.

Semua sedang berproses, termasuk pemanggilan ketua KPUD dan jajarannya oleh Bawaslu Pusat dan DKPP, semua adalah cara Allah SWT mensortir calon pemimpin, yang tak baik akan terbuang dengan sendirinya.
Banyak contohnya lah sekarang ini, kawan-kawan media paham itu semua.

Ketika ditanya apakah incumbent tak layak maju kembali di Pilkada Raja Ampat?, Iskandar menjawab, bukan tak layak, tapi tak pantas, proses hukumnya harus dipertanggung jawabkan dulu, dari masalah dana desa yang belum teralokasi ke desa-desa hingga sekarang, belum lagi infomasi adanya masyarakat raja ampat yang terkena covid 19 berjumlah 30 orang, tapi satupun wujudnya tidak ada, kita sudah cek semua itu, belum lagi dana APBD yang dia acak-acak seenak nya, macem uang warisan bapaknya.

“Ini harus di stop, kerja rampok-rampok rakyat seperti ini harus segera di stop.
Mau sampai kapan rakyat kita di rampok terus hak-hak nya.”

Ketika media mempertanyakan kembali, apakah incumbent sudah tidak bisa dipertahankan lagi?, Iskandar bilang silahkan rakyat raja ampat menilai, orang ini bukan hanya tak layak memimpin lagi kabupaten raja ampat, tapi biarlah beliau mempertanggung jawabkan dulu masalah-masalah hukumnya.

Beliau bukan curang, tapi beliau kurang jujur (incumbent) kata Iskandar menutup wawancaranya.

Kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT untuk rakyat kita semua terutama masyarakat Raja Ampat. Harapannya

Pos terkait