Melanesiatimes.com – Perhelatan Pilkada sepertinya menjadi moment yang sedang ditunggu-tunggu dan juga ada beberapa kalangan yang meragukan pelaksanaan Pilkada serentak 270 Kabupaten,kota dan provinsi tidak akan terjadi alias batal.
Kekisruhan diberbagai daerah pun membuat tanda tanya besar soal pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 ini, ditambah kondisi negara akibat Covid 19 ini, tak terkecuali kabupaten Raja Ampat Papua Barat, juga mengalami hal yang sama dengan beberapa daerah lain di Indonesia, kisruh pelaksanaan Pilkada pun terjadi disitu.
Ditemui dibilangan menteng Jakarta Pusat 14/9/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan bahwa kisruh terkait pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah termasuk kabupaten Raja Ampat Papua Barat adalah ulah oknum internal KPUD sendiri sebagai penyelenggara Pilkada di daerah-daerah.
Beberapa daerah kisruh seputar calon hanya satu dan akan dihadapkan oleh kotak kosong adalah ulah mereka juga, apabila setiap daerah terjadi maka KPUD sudah kehilangan legitimasi nya sebagai penyelenggara Pilkada, ini memalukan dan menampar wajah KPUD itu sendiri pastinya.
Kalau saya selaku ketua KPUD tidak bisa mengatasi permasalahan internal didaerahnya, maka saya akan mundur, dari pada saya pertahankan lembaga yang saya pimpin tanpa legitimasi.
Satu contoh yang masih saya amati yaitu kabupaten Raja Ampat Papua Barat, disini ada banyak kejanggalan yang mereka pikir rakyat ini bodoh terus.
Ketua KPUD Raja Ampat Papua Barat terlihat jelas keberpihakannya kepada incumbent, maka hari ini saya bersama kawan-kawan mahasiswa meminta KPU segera membebas tugaskan ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, karena dianggap tidak profesional dan terkesan berpihak kepada incumbent selaku kontestas di Pilkada Kabupaten Raja Ampat.
Surat sudah saya layangkan, secepat mungkin KPU akan menindaklanjuti, saya dan kawan-kawan siap untuk terus menekan KPU untuk segera mencopot ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat Papua Barat dan segera merombak susunannya, yaitu orang-orang yang mempunyai integritas, tanggung jawab moral terhadap rakyat untuk membantu proses pilkada yang lebih kondusif. Ini pertaruhan mereka semua, cara mereka semua untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa masih ada hari ini orang-orang yang berpihak kepada rakyat,
Kondisi kabupaten Raja Ampat saat ini juga banyak dialami daerah-daerah lain. Mereka yang diberikan amanah untuk membantu rakyat justru hari ini mereka menjadi penghianat rakyat karena diperbudak oleh uang. Tuturnya
Apakah ada opsi lain selain mencopot ketua KPUD Raja Ampat?,
Iskandar menjawab tidak ada, siapapun yang berhianat kepada rakyat maka dia akan tahu konsekwensi nya. Hari ini saya katakan muak yang selalu berbicara seolah mewakili rakyat tapi implementasi nya mereka-mereka lah penindas rakyat nya sendiri.
Opsi nya tetap copot ketua KPUD Kabupaten Raja Ampat Papua Barat yang disinyalir dan ini bukan opini, keberpihakan pribadi terhadap incumbent dan mencoba bermain di Pilkada ini, ingat!!…..Incumebent juga sebentar lagi dipastikan akan diproses hukum karena keterlibatannya dalam penyelewengan dana APBD yang jumlahnya cukup fantastis.
Diakhir wawancaranya Iskandar mengatakan bahwa rakyat hari ini sudah sangat jeli, termasuk masyarakat Raja Ampat, mereka tidak akan rela daerahnya dipimpin oleh rampok. (AMT)
Tidak ada komentar