AMPI Maluku; Gubernur Jangan Urus Masalah Privasi Ketua DPD Golkar

MELANESIATIMES.COM – Wakil Bendahara AMPI Maluku angkat bicara terkait dengan tindakan Gubernur Maluku.

Aktifis Partai Golongan Karya (GOLKAR) Maluku , menyatakan bahwa, sebagai pimpinan daerah (Gubernur Maluku) Murat Ismail berdiri ditengah, bukan berdiri sebagai Ketua DPD partai Politik, sehingga dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan mengedepankan nilai-nilai Pelayanan Publik.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tingkatkan Solidaritas dan Loyalitas PR PMII Teknik Unusia Gelar Mapaba ke-V di Cisarua

16 Ilham Saputra

Syahwan Arey sangat menyayangkan tindakan atau pernyataan yang disampaikan oleh Murat Ismail, merupakan tindakan yang terlalu jauh mengurusi privasi orang. Katanya

“Semestinya seorang Gubernur Maluku tidak boleh masuk dalam wilayah tersebut”

Arey menyarankan kepada Gubernur untuk fokus mengurus penanganan COVID-19 dan pemulihan Ekonomi demi kesejahteraan rakyat Maluku.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Polisi RW untuk Deteksi Dini Bukan Alat Politik Pemilu 2024 ! Willy: Sesat

4 Ilham Saputra

Gubernur jangan panik dan mencoba mengalihkan isu, karena saat ini gubernur maluku dan jajarannya saat ini sangat disoroti terkait dengan pesta melantai yang dilakukan oleh gubernur dan jajarannya serta Anggota DPRD Maluku dalam rangka hari ulang tahun provinsi maluku yang ke 75 tahun beberapa hari lalu.

Kader AMPI tersebut menyamapaikan kecurigaannya terhadap Gubernur maluku kenapa harus mengurusi urusan pribadi Ramli Umasugi yang merupakan Ketua DPD Golkar maluku. Tanya Arey

Hal ini merupakan tindakan kepanikan yang dialami oleh Gubernur Maluku Murat Ismail sehingga harus mencari isu besar agar bisa mengalihkan isu yang mengorbankan Bupati Buru.

Semestinya Gubernur Maluku juga harus Perlu mengetahui dan memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). Adapun jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) PP 53/2010 terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;
Jadi tidak selamanya harus masuk pada ranah pemecatan melainkan melewati 3 hal di atas ini namun Gubernur Maluku tidak melewati 3 hal tersebut, langsung masuk ke wilayah pemecatan.

Untuk itu Arey menegaskan bahwa, hal seperti ini merupakan suatu tindakan yang sangat naif dan sarat akan kepentingan, “saya curiga jangan sampai ada dendam pribadi sehingga gubernur mencoba mengurusi urusan pribadi pa Ramli Umasugi. Tutupnya